Desentralisasi Fiskal: Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah atau malah bikin ketergantungan?
Desentralisasi dalam lingkup pemerintahan merupakan pelimpahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan. Salah satu bentuk desentralisasi adalah Desentralisasi Fiskal. UU 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan (revisi terakhir UU 32 dan UU 33/2004) menjadi acuan dilaksanakannya desentralisasi fiskal. Lewat kebijakan tersebut, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menggali pendapatan dan melakukan peran alokasi dalam menetapkan prioritas pembangunan daerahnya secara mandiri. Pelaksanaan desentralisasi fiskal dengan segala kewenangan yang diberikan diharapkan dapat memberi manfaat yang maksimal, terlebih jika disertai kemampuan finansial daerah otonom yang memadai. Tak hanya kaitannya dengan pendapatan, kewenangan juga mencakup belanja daerah. Belanja dengan menerapkan konsep-konsep pengalokasian anggaran yang tepat tentunya akan menciptakan hasil yang efektif, ...